Profil Anggota DPRD Palopo

Judul: Demi Rakyat Palopo
(Profil Anggota DPRD Kota Palopo Periode 2004-2009)Penulis: Armin Mustamin Toputiri
Penerbit: toACCAe Publishing
Halaman: 94 Full Colour
Terbit: Desember 2006
ISBN: 979-98972-9-7

Sinopsis:

Buku “Demi Rakyat Palopo”, Profil Anggota DPRD Kota Palopo Periode 2004-2009, terbit dengan dalam bentuk yang sangat ekslusif (full colour) selain berisikan profil singkat Para Anggota DPRD Kota Palopo juga mengurai secara singkat Profil Kota Palopo yang dalam lima tahun terakhir di nakhodai Drs. H.P.A. Tanriadjeng, M.Si. dam Drs. H. Saruman.

Sesuai cita-cita ideal diterbitkannya buku ini untuk memperkenalkan secara terbuka tentang latar belakang pribadi, gagasan, harapan dan komitmen para wakil rakyat Kota Palopo kepada para mitra kerja dan konstituennya, sehingga dengan sendirinya buku ini akan memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pendukung dalam menciptakan pola komunikasi timbal balik secara sinergis antara legislatif dan eksekutif, dan antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya, sehingga secara bersama-sama mengambil peran dalam menunjang kemajuan pembangunan Kota Palopo ke arah yang lebih baik.

Tentu saja metode pendekatan semacam ini, semakin penting artinya di era keterbukaan sekarang ini, karena dalam perkembangan Kota Palopo yang semakin sarat dengan ploblematika kemasyarakatan yang multikompleks, tentu saja tidak akan mungkin dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri, tetapi secara bersama-sama seluruh komponen untuk mengambil peran strategis sesuai kedudukan dan potensinya masing-masing dalam rangka mempercepat gerak roda pembangunan Kota Palopo dalam mencapai ambisinya sesuai visinya untuk menjadi Kota Pelayanan Jasa Terbaik di Kawasan Indonesia Timur, dengan julukan "Kota IDAMAN” (Indah, Damai, Aman dan Nyaman).

Itulah sebabnya sehingga buku ini memiliki nilai tensendiri, tidak saja kepada para anggota dan kelembagaan DPRD Kota Palopo, tetapi juga kepada Pemerintah Kota Palopo dalam memuati kebijakan pembangunannya sesuai dengan 7 (tujuh) dimensi strategi pendekatan yang telah dicananghkan. Dan secara meluas, tentu saja buku ini akan memberi manfaat pula bagi masyarakat Kota palopo pada umumnya, untuk menunjang pengembangan wawasan untuk berperan aktif dalam dalam menunjang pembangunan daerahnya..

Buku Perempuan untuk Perempuan

Judul: Perempuan untuk Perempuan
(Sketsa Pemikiran Perempuan untuk Pemberdayaan Potensi Perempuan di Sulawesi Selatan)
Penulis: Farida Nurland, Sumarwati Kramadibrata, Dwi Tina MK, dkk.
Prolog: Hj. Apiaty Kamaluddin
Epilog: Zohra Andi Baso, dkk
Penyunting: Nurfitri Balsaong & Hasmawati Hamid
Penerbit: toACCAe Publishing
Terbit: April 2006
Tebal: 176 + xxxii
ISBN: 979-98972-4-6

Sinopsis:

Membaca torehan lintasan sejarah Sulawesi Selatan --- baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka --- mengungakpkan bahwa tidak sedikit diantaranya dibijaksanai oleh kepemimpinan perempuan sesuai zamannya, yang terbukti sering unggul dalam menciptakan ruang berkehidupan yang berkeadilan, harmonis dan sejahtera bagi masyarakatnya. Sebagaimana terungkapkan bahwa sekian kerajaan di Sulawesi Selatan, singgasananya pernah diduduki oleh seorang raja berjenis kelamin perempuan. Sebutlah misalnya telah dibuktikan We Tenri Rawe (PajungE dan Datu Luwu ke-14), Sitti Aisyah We Tenri Olle (Ratu Kerajaan Tanete Barru ke-10), Andi Ninnong (Ranreng Tua Kerajaan Wajo tahun 1920), Andi Depu (Ratu kerajaan Balanipa Mandar), dan lainnya.

Kebijaksanaan seperti itu, tidak lebih karena secara substansial perempuan pada dasarnya memiliki potensi dan kompetensi yang sesungguhnya berdaya saing tinggi, kemudian menjadi terabaikan dalam beberapa dekade terakhir. Selain karena faktor sosio kultural Sulawesi Selatan pada khususnya, yang sedikit banyaknya menutup ruang kondusif bagi teraktualisasikannya potensi dan kompetensi perempuan secara maksimal. Tetapi pada sisi lain, perempuan secara tidak sadar, ikut pula terseret untuk terjebak dengan dogma-dogma kultrural seperti itu, sehingga cenderung mengabaikan kompetensinya.

Pada saatnya perjuangan kaum feminis kemudian bergerak untuk menyibak tabir kelam itu. Belakangan kemudian disadari bahwa salah satu bagian terpenting yang dipandang mendesak untuk mendapatkan prioritas dari sekian dimensi pembangunan, adalah potensi perempuan. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, kemudian ikut memberi respon positif, sebagaimana termaktub dalam sejumlah rumusan arah dan kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan, bahwa persoalan perempuan menjadi urgen untuk diberdayakan.

Kebijaksanaan pembangunan yang berorientasi seperti itu, secara substansial masih dipandang belum cukup menyentuh persoalan yang sesungguhnya, baru sebatas pada program pemberdayaan yang dapat diterjemahkan menempatkan perempuan pada tataran objek, belum pada taratan kebijakan untuk upaya penciptaan ruang kondusif, untuk menempatkan perempuan sebagai subjek, sehingga dapat lebih leluasa memainkan peran dan posisinya dalam mengatualkan potensi dan kompetensi yang dimilikinya secara kompetitif.

Persoalan lain yang kemudian jadi bias, karena soal program pemberdayaan perempuan dalam dimensi pembangunan daerah, sering-sering digagas --- atau malah justru dilaksanakan --- oleh kaum laki-laki, sehingga sering-sering menjadi bias gender. Padahal (kalau seandainya mau jujur), yang lebih paham soal bagaimana program, metode pendekatan dan pelaksanaannya, adalah kaum perempuan itu sendiri. Untuknya dalam prioritas program pembangunan daerah ke depan, sudah semestinya dibuka ruang pelibatan komponen perempuan didalamnya, karena perempuan memiliki urgensi spesifik dalam eksistensinya sebagai manusia, sehingga dapat tercipta tatanan equal yang seringkali dipandang hanya sebelah mata --- kalau tidak ingin dikatakan dinafikan --- dalam proses pembangunan yang tidak bias gender.

Bagaimana merumuskan peran perempuan dalam berbagai dimensi pembangunan Sulawesi Selatan ke depan, serta kerangka kerja yang lebih tepat, berdaya guna dan berhasil guna, sudah semestinya dirumuskan oleh kaum perempuan itu sendiri. Untuk itulah sehingga buku berbentuk bunga rampai pemikiran para tokoh, akademisi, pemikir dan penggiat soal perempuan di Sulawesi Selatan ini, patutu dijadikan bahan kajian bagi perempuan dalam memberdayakan dan memanfaatkan potensi dirinya bagi masyarakat, bangsa dan negara, khususnya dalam kelangsungan pembangunan Sulawesi Selatan.

Buku Prahara Trisakti & Semanggi

Judul: Prahara Trisakti & Semanggi
(Analisis Sosio-Yuridis Pelanggaran HAM Berat di Indonesia)
Penulis: Fadli A. Natsif
Kata Pengantar: DR. Aswanto, S.H,M.Si,DFM.
Editor: Armin Mustamin Toputiri
Penerbit: toACCAe Publishing
Terbit: Mei 2006
Tebal: 154 + xxviii halaman
ISBN: 979-98972-7-0

Sinopsis:

Naskah buku ini pada mulanya adalah karya ilmiah berbentuk tesis untuk memenuhi prasyarat penulisnya dalam menyelesaikan studi Strata Dua (S-2) Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin pada tahun 2003, dengan judul asli ”Perlindungan HAM dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia (Suatu Analisis Sosio-Yuridis terhadap Kasus Trisakti dan Semanggi I/II)”, dibawah bimbingan Prof. Em. DR. Mr. H. Andi Zainal Abidin Farid dan DR. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

Judul tersebut kemudian mengalami penyesuaian pada saat proses penyuntingan, sebagaimana judulnya saat ini. Akan tetapi penguraian materi kajian buku ini tetap berada pada analisis akademis, meskipun sedikit disempurnakan dengan penggunaan gaya bahasa ilmiah populer. Tidak lain pertimbangannya, semata untuk memenuhi standar buku yang diperuntukan untuk umum, sekaligus menghindari pembaca dari kesan formal dan kaku, sehingga pembaca dapat mencerna penguraiannya secara lebih baik.

Tragedi Trisakti dan Semanggi I/II, merupakan peristiwa yang sangat sulit dihindarkan dari lembaran sejarah bangsa Indonesia, karena justru dari peristiwa inilah yang memicu pergolakan demonstrasi mahasiswa semakin meluas ke masyarakat umum untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden RI. Soeharto, sekaligus menjadi awal dimulainya era reformasi pembangunan diberbagai bidang.

Peristiwa benturan keras antara militer dengan gelombang demonstrasi mahasiswa di depan Kampus Universitas Trisakti dan di Semanggi depan Kampus Universitas Atmajaya Jakarta ini, menyembunyikan terlalu banyak fakta pelanggaran HAM di dalamnya, yang sampai saat ini masih tetap ditelusuri kebenaranya oleh Komnas HAM dan DPR-RI. Dan spektakulernya, karena karya tulis ini sejak beberapa tahun lalu, justru telah mengungkapkan sejumlah fakta dan rangkuman kronologisnya.

Sementara kategorisasi kasus pelanggaran HAM berat terhadapnya, yang sampai saat ini masih juga kontroversial, meskipun telah mendapatkan putusan hukum melalui peradilan militer. Tetapi berdasarkan pendekatan analisis sosio yuridis yang digunakan untuk membedahnya, buku yang naskah aslinya telah dipertanggungjawabkan secara akademis ini, dengan tegas menyimpulkan bahwa kasus ini termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, sehingga sudah semestinya diproses melalui Pengadilan HAM Ad Hoc.

Demikian sehingga buku ini memiliki kelebihannya tersendiri dari sekian buku yang mengulas tentang Prahara Trisakti dan Semanggi, sehingga selain penting untuk dibaca oleh para akademisi, pengkaji dan pemerhati HAM, juga bagi para personil militer, aktivis mahasiswa dan masyarakat umum. Oleh karena buku ini tidak lagi melihat peristiwa tersebut sebagai sebuah tragedi, tetapi suatu “Prahara”, karena ia adalah kasus pelanggaran HAM Berat.

Buku Kerajaan Luwu

Judul: Kerajaan Luwu
(Catatan Gubernur Celebes 1888)
Penulis: D.F. Van Bran Morris
Penerjemah: HAM. Mappasanda
Editor: Armin Mustamin Toputiri
Terbit: Pebruari 2007 (cetakan kedua)
Tebal: 96 + xx halaman

Sinopsis:

Mungkin jadi inilah satu-satunya buku yang secara utuh menggambarkan tentang keadaan negeri, penduduku, pemerintahan, dan sejarah Kerajaan Luwu sekitar Abad ke 18 dan 19, karena idealnya isi buku ini hanyalah berupa laporan tertulis yang diajukan oleh Gubernur Celebes D.F. van Braam Morris kepada pimpinannya di pusat pemerintahan di Nederland, sehingga sejumlah persoalan di Celebes, yaitu wilayah pemerintahan dibawah kepemimpinannya, dilaporkan secara lengkap dan utuh.

Judul asli buku ini berbahasa Belanda: "Het Lansdchap Loehoe, Getrokker uit een rapport van den Gonverneur van Celebes deen her", diterjenagkan ke dalam Bagasa Indonesia oleh HAM Mappasanda. Ditulis oleh D.F. van Braam Morris sekitar 120 tahun yang lalu, tepatnya di Makassar, 14 Juli 1888, pada saat menjabat sebagai Gubernur Celebes pada Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia.

Buku Lumbung Golkar

Judul: Lumbung Golkar (Partai Golkar di Tengah Dinamika Politik Masyarakat Sulsel)Penulis: Mansyur Ramli, Azhar Arsyad, Darmawan M. Rahman, dkk.
Prolog: Marwah Daud Ibrahim
Epilog: Taslim Arifin
Penyunting: Armin Mustamin Toputiri
Penerbit: toACCAe Publishing
Terbit: Desember 2004
Tebal: 162 + xliv halaman

Sinopsis:

Dua kali Pemilu Multi Partai era reformasi, Partai Golkar tampil menterjemahkan Paradigma Baru-nya sebagai "Golkar Baru" dan mengaktualkan identitasnya sebagai Kebangsaan dengan paham nasionalis melalui jargon "Bersatu untuk Maju". Meski jadi musuh bersama (common enemy), tetapi tetap saja membuktikan kedigjayaannya menjadi peraih suara terbanyak --- peringkat kedua pada Pemilu 1999 dan peringkat kedua Pemilu 2004 --- kembali mengukir kejayaan sebagaimana beberapa kali Pemilu di era Orde Baru.

Sesuai hitungan persentase nasional, Sulawesi Selatan menjadi penyumbang suara terbanyak, sehingga Ir. Akbar Tandjung ketika menjabat Ketua Umum DPP Partai Golkar di masa awal reformasi, menggelari Sulawesi Selatan sebagai "Lumbung Golkar".

Pada Pemilu 1999, Partai Golkar kembali menjadi single majority sebagaimana pada masa-masa era Orde Baru, dan meski tetap menjadi pemenang mutlak pada Pemilu 2004, tetapi posisinya tidak lagi menjadi single majority. Kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana cara menanggulanginya?

Buku ini coba menampilkan 16 topik senarai gagasan dalam bentuk tulisan yang kritis dari berbagai latar: Akademisi: Prof. DR. Darmawan Mas'ud Rahman, Prof. DR. H. Mansyur Ramly dan Prof. DR. Azhar Arsyad. Pengamat Sosial Politik: Katzar Bailusy, MA., DR. Qasim Mathar dan DR. Faisal Abdullah. Aktivis Ornop: Notrida Mandica, Phd., DR. Aswanto, Drs. Ambo Tang. Kader Internal Golkar: Rahman Arge, Abd. Majid Sallatu, DR. Mukhlis Sufri, dan Yagkin Padjalangi. Prolog: Marwah Daud Ibrahim. Epilog: Taslim Arifin.

Buku Pembangunan Desa

Judul: Pembangunan Desa Partisipatif, Desa Pertumbuhan dan Desa Mandiri
Penulis: Prof. DR. H. Rahardjio Adisasmita, M.Ec. DR. Mukhlis Sufri, S.E, M.,Si. dan H. Burhanuddin Baharuddin, S.E, M.Si.
Editor Naskah: Thalib Mustafa
Penyelaras: Armin Mustamin Toputiri
Penerbit: toACCAe Publishing
Terbit: Meret 2007
Tebal: 148 + xxvi
ISBN: 979-1226-06-6

Sinopsis:

Pembangunan desa mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional, selain karena mencakup bagian terbesar dari wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, juga karena sekitar tujuh puluh persen jumlah penduduk Indonesia bermukim di daerah perdesaan. Untuk itulah sehingga pembangunan masyarakat perdesaan memerlukan upaya terus menerus, karena meskipun disadari bahwa pembangunan desa memiliki arti penting dalam memperkuat ketahanan nasional, tetapi perhatian terhadap pembangunan desa yang cukup besar dilakukan sejak dasawarsa 1960-an sampai sekarang ini, jika diukur berdasarkan indikator ekonomi dan sosial, pada umumnya sebahagian besar desa yang ada tingkat kesejahteraannya masih relatif rendah, sebagaimana dapat disaksikan di daerah perdesaan sampai sekarang ini, dimana masih terjadinya berbagai ketimpangan pembangunan antar perdesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Paling berperan untuk menggerakkan roda pembangunan di daerah perdesaan, tentu saja adalah Pemerintah Desa itu sendiri, terutama dalam upaya menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya kesadaran partisipastif untuk berprakarsa dan berswadaya bagi masyarakatnya dalam setiap proses pembangunan, mulai pada saat penyusunan program, pelaksanaan, sampai pada tahap evaluasi. Dan untuk mencipta kesadaran masyarakat seperti itu, adalah melalui penguatan potensi sumber daya manusia sehingga memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam sekitarnya, yang selanjutnya akan mampu mencipta keterkaitan fungsional sektor-sektor pembangunan antar desa, antar daerah perdesaan, dan dengan daerah perkotaan, dalam rangka memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh.

Maka dari itulah, melalui buku ini coba diuraikan pembangunan Desa Partisipatif, yaitu pembangunan desa dengan melibatkan peran serta warga masyarakatnya, sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara nyata dan terarah. Partisipasi masyarakat juga dimaksudkan sebagai bagian dari kesediaan masyarakat untuk mengaktualisasikan kemampuan dan perannya dalam mengiplementasikan program-prograsm strategis sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimilikinya. Selain itu juga diuraikan kedudukan Desa Pertumbuhan, yaitu desa yang mengalami pertumbuhan didasarkan atas ketersediaan fasilitas pelayanan yang cukup, serta potensi untuk menggali sumber pendapatan, sehingga memiliki peluang menjadi desa yang tumbuh dan berkembang dibanding desa lainnya, yang akan berfungsi menjadi penggerak utama dalam mendorong pembangunan desa lain di sekitarnya, sampai menjangkau kawasan yang jauh lebih luas.

Pada bab-bab akhir buku ini, juga diuraikan secara mendalam tentang Desa Mandiri, yaitu desa yang selalu berpijak pada azas kekuatan dan keunggulan sendiri dengan berbasis pada kemampuan sumber daya lokal. Atas pengertian itu, sehingga kemandirian Desa Mandiri berdasar pada pertimbangan keunggulan komoditas, ketersediaan infrastruktur dan investasi yang dibangun atas kemampuan desa itu sendiri, serta keswadayaan masyarakatnya yang tidak lagi mengandalkan pada sumber-sumber pembiayaan yang bersumber dari luar desa tersebut, tetapi berdasar atas kemampuannya sendiri, sehingga dengan kemampuan dan kemajuan yang telah dicapainya, dengan sendirinya pula akan berlanjut pada penciptaan kemandirian dari warga masyarakatnya.

Berkisar pada pemahaman demikianlah yang coba dijabarkan dalam sepuluh bab buku yang tampil dengan judul: “Pembangunan Desa Partisipatif, Desa Pusat Pertumbuhan dan Desa Mandiri” ini, yang diurai dengan dukungan berbagai pendekatan-pendekatan, baik berdasarkan pendekatan teoritis yang sifatnya terbatas, maupun melalui pendekatan yang lebih aplikatif dan implementaif. Metoda penguraian demikian, selain diharapkan agar para pembaca buku ini dapat mengaplikasikan pengetahuannya secara langsung dan nyata di lapangan dalam menggerakkan roda pembangunan desa, juga karena materi buku ini pada prinsipnya memang sebahagian besar bersumberkan dari rangkuman makalah yang telah diajukan para penulis di berbagai pelatihan yang berbentuk peningkatan wawasan praktis dengan beragam mitra kerja.

Itulah sehingga selain buku ini patut dibaca oleh masyarakat umum dan para pemerhati pembangunan di daerah perdesaan, tetapi jauh lebih penting pula dibaca oleh para praktisi dan pelaku pembangunan desa untuk dijadikan sebagai kerangka acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana idealnya, dalam rangka memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh.

Roman Jatuhnya Benteng Batu Putih

Judul: Jatuhnya Benteng Batu Putih(Bagian Tidak Terpisahkan dari Roman Kota Palopo yang Terbakar)
Penulis: Musytari Yusuf
Penyunting: armin Mustamin Toputiri
Penerbit: toACCAe Publishing
Halaman:
Terbit:
ISBN: 979-1226-00-8

Sinopsis:

Karya sastra berbentuk roman ini, merupakan bagian tidak terpisahkan --- meskipun bukan satu kesatuan kelanjutan alur cerita --- dari roman sebelumnya yang juga ditulis Musytari Yusuf, ”Kota Palopo yang Terbakar”, yang sebelumnya juga diterbitkan toACCAe Publishing.

Kalau pada roman sebelumnya mengambil seting sepuluh tahun setelah pasukan KNIL membakar Kota Palopo, mengisahkan bagaimana petualangan Patiwiri mencari jejak Andi Radjab untuk membunuhnya, yang dia ketahui memiliki andil besar sehingga Haerani isterinya memilih jalan bunuh diri, karena merasa dirinya sudah tercemar akibat perbuatan ”tercela” dari Kapten de-Bloem, komandan pasukan KNIL, di tangsi pasukan Belanda.

Sementara pada roman ”Jatuhnya Benteng Batu Putih” ini, justru mengambil kisah pada saat peristiwa masa pergolakan awal kemerdekaan berlangsung. Ketika Kota Palopo sudah dikepung dan dibakar pasukan Belanda, sejumlah rakyat bersama Datu Luwu Andi Jemma memilih menyingkir dan menyeberang ke daerah Pomalaa, Kolaka dan sekitarnya.

Di wilayah bagian Kolaka Utara Propinsi Sulawesi Tenggara sekarang inilah roman ini berkisah tentang pertempuran antara pasukan Pembela Keamanan Rakyat (PKR) yang bertahan di suatu tempat yang disebut Benteng Batu Putih, menghadapi gempuran pasukan NICA.

Alur kisah yang terungkapkan dalam roman yang pernah diterbitkan pada awal era tahun 1970-an ini begitu mengasyikkan. Salah satu alur dialog yang menarik dalam roman ini dapat diungkapkan sebagai berikut:

”Kalau saya gugur, Adi. Saribunga milikmu seratus persen”, kata Bahmid yang sedang tiarap memegang senapan di sebelah Saribunga. Tetapi sebaliknya jika kau yang gugur, dia adalah milikku seratus persen!”
 
”Kalau begitu aku dan kau masing-masing hanya memiliki separuh Saribunga saja?”, kata Adi.
 
”Cuma satu yang kucemaskan”, sela Saribunga. ”Jangan-jangan di antara kamu ada yang menembak dari belakang di dalam pertempuran nanti”
 
”Akulah sedianya yang melakukan itu, Sari. Tetapi percayalah bahwa Bahmid yang sekarang, bukan lagi Bahmid yang lama”, ujar Bahmid.
 
”He, bagaimana macamnya Bahmid yang baru itu?”, tanya Saribunga.
 
”Sari, kau dan Adi telah mengilhami jiwa kesatria kepadaku. Semula aku bergerak dalam perjuangan ini hanya ikut-ikutan. Semata-mata hanya untuk memuaskan jiwa petualangan dan segala nafsu rendahku”
 
”Dan sekarang?”, tanya Sari.
 
”Sekarang aku berjuang dengan cita-cita luhur untuk membela proklamasi kemerdekaan!”, jelas Bachmid.
 
”Tentu kau tidak akan berlaku pengecut lagi seperti pada pertempuran laut dulu”, terpis Saribunga.
 
”Akan kubuktikan sebentar lagi ini, Sari”, tandas Bachmid.
 
“Moga-moga tidak sia-sia, aku memberi semangat hidup padamu, Mid”, sela Adiwijaya.