Jumat, 01 Februari 2008

Resensi Novel "Kota Palopo yang Terbakar"


















Narasi Orang Biasa di Tengah Gejolak DI/TII

Oleh Anwar Jimpe Rachman

Judul: Kota Palopo yang Terbakar
Penulis: Musytari Yusuf
Penerbit: toACCAe Publishing
Terbit: November 2006
Halaman: 261 + xvii
ISBN: 979-1226-04-0

Sebuah roman dengan latar belakang pemberontakan DI/TII di Palopo pernah memenangkan sayembara penulisan roman UNESCO-IKAPI di tahun 1968. Novel berjudul “Kota Palopo yang Terbakar” ini kemudian diterbitkan kembali oleh penerbit lokal, ToACCAe Publishing akhir tahun lalu, sebagai upaya memperkenalkan karya sastra yang lahir di Sulawesi Selatan. Citizen reporter Anwar Jimpe Rachman yang membaca roman ini, membagi ringkasannya.

Dua hal yang diharapkan ketika membaca buku terbitan lama, yakni rekaman keadaan sebuah masyarakat di kurun waktu tertentu dan bahasa di masa penulisannya. Dua hal itulah yang saya tangkap selama membaca Kota Palopo yang Terbakar (KPYT), buku yang ditulis Musytari Yusuf.
Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan adalah sebuah perlawanan yang menjadi cerita sendiri di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Yang paling sering dibicarakan adalah sosok panglimanya, Kahar Muzakkar. Keberadaan lelaki besar itu yang hingga kini terus diperdebatkan, benarkah masih hidup atau mati tertembak peluru Kopral II Sadeh, anggota Batalyon Kujang 330/Siliwangi, dalam sebuah pengepungan di sekitar Sungai Lasolo, Sulawesi Tenggara?

Di kalangan awam, beberapa masih mengaku bahwa pernah sempat bertemu dengan lelaki tinggi besar itu di sebuah tempat yang, meskipun, tak mau disebut. Bila pun mati, tak ada makam yang bisa membuktikannya. Berdasarkan tayangan (ketika itu masih bernama) TV-7 pada 2006 lalu, teka-teki itu disimpan erat oleh almarhum Jenderal M Yusuf.

Cara ini, dalam makalah Hamdan Juhannis, The Struggle for Formal Islam in South Sulawesi: Kahar Muzakkar’s Darul Islam Movement, ditengarai oleh salah seorang kepercayaan Kahar Muzakkar, Ahmad Marzuki Hasan, sebagai upaya menemukan pengikutnya yang tersisa. Lain hal dengan antropolog Abu Hamid, yang melihat bahwa alasan Pemerintah mengaburkan kematian Kahar sebagai cara menghapus ingatan masyarakat setempat. Bahkan pada awal 2000 lalu, berdasarkan kertas kerja Andi Faisal Bakti Abdul Qahhar Mudzakkar’s Followers and Their Activities: Various Ways in Organizing Themselves Against Hegemony, muncul sosok KH Syamsuri yang disebut sebagai Kahar Muzakkar. Namun kemunculannya mendapat respon yang nyaris serupa.

Roman KPYT jauh dari riuhnya pembicaraan hal-hal yang tadi. Musytari menulis KPYT, yang memenangkan hadiah sayembara UNESCO-IKAPI 1968 ini, dengan menjadikan masa itu sebagai latar cerita. Tokoh Patiwiri, yang bertahun-tahun mengasingkan diri di luar negeri, akhirnya pulang hanya untuk menuntut balas atas kematian istrinya yang dinodai oleh Andi Rajab. Patiwiri adalah salah seorang anggota pasukan Pembela Keamanan Rakyat (PKR) di bawah pimpinan Andi Tenriajeng. Tapi pasukannya diharuskan menyerah karena Datu Luwu ditangkap oleh bala tentara KNIL. Angkat tangannya PKR memang terpaksa lantaran surat Datu Luwu datang untuk Andi Tenriajeng, yang tak lain anak kemanakan Datu Luwu, untuk meletakkan senjata. “Kalau kau masih sayang kepada Datu, letakkanlah senjatamu,” begitu surat penguasa Luwu kepada Andi Tenriajeng.

Komandannya memang menghentikan perlawanannya. Tapi Patiwiri yang keras hati itu tidak mau menyerah; malah memilih untuk lari masuk hutan Sulawesi Tenggara bersama empat orang Jepang, bekas pelatih tentara PKR. Setelah keempat orang Jepang itu tewas, ia pun menyamar menjadi awak perahu menuju Surabaya. Tatkala Patiwiri di Tanjung Priok, ia mendengar kalau istrinya meninggal lantaran sakit. Kabar itu kemudian membuatnya tak mau pulang lagi ke kampung halamannya. Ia pun melanglang buana menjadi kelasi kapal besar.

Tapi ludahnya ia telan sendiri ketika bertemu bekas teman seperjuangannya, Haji Abdul Wahab di Terusan Suez. Dari mulut temannya itu ia dengar kalau istrinya mati tidak wajar. Ini kemudian mendorongnya pulang menumpang Intata, sebuah kapal besar milik KKSS, menuju Palopo yang ditinggalkannya sejak 10 tahun silam. Ia pun tiba di sana pada suatu siang di bulan November 1955.

Palopo, ibukota Luwu, yang di masa itu meliputi Makale, Rantepao, Malili, dan Kolaka. Pada permulaan tahun 1946 kota ini hancur lumat dicabik-cabik api revolusi kemerdekaan, dan sekarang 1955 beralih menjadi kota perkemahan tentara dan kota penampungan pengungsi. Di mana-mana terdapat barak-barak kompi di sepanjang tepi jalan, di pinggir kota penuh gubuk darurat yang didiami oleh orang-orang yang terusir dari kampung halamannya. Di halaman rumah Datu sendiri, kini penuh dengan rumah-rumah kayu dan bambu. Truk-truk tentara dan jip-jip para perwira simpang siur tiada hentinya mengingatkan kita pada masa-masa akan berakhirnya Perang Pasifik, di mana kota ini penuh dengan tentara Rikugun yang sibuk membuat liang-lahat pertahanan di gunung-gunung sepanjang jalan antara Palopo dan Rantepao. Sepuluh tahun tak cukup membuat Palopo berubah. Patiwiri masih mengenali gudang kopra Thiang Siang, Jembatan Tappong bikinan Belanda, dan toko-toko kayu di Jalan Kartini yang masih sama (hal. 53-54).

***

DENDAM Patiwiri memang membara. Ia bersumpah untuk tidak makan nasi sebelum membalaskan sakit hatinya kepada si penyebab kematian istrinya, Haerani Daeng Caya (24 Januari 1947). Ia bahkan mengejar si pelaku sampai ke dalam hutan, meski ia tahu masuk ke tempat para pasukan gerombolan amatlah sulit.

Selama ini, kabar yang beredar di masyarakat adalah bala tentara DI-TII berjuang di hutan-hutan, tanpa menyebut detail sejauh apa dan bagaimana kehidupan mereka di sana. Dalam KPYT, Musytari dengan rinci menggambarkan betapa jauh perjalanan untuk masuk ke daerah markas gerombolan. Masuk hutan, melalui jalan Patteke-Dangerakko, ia ke desa Boting. Desa yang dianggap sebagai gerbang ke tempat persembunyian warga yang lari ke hutan itu, ia menuju ke Sungai Latuppa. Perjalanan yang dimulai subuh itu tiba kemudian di sebuah ketinggian. Tak disebut di mana letaknya. Yang pasti dari tempat tersebut mereka dapat melihat Palopo dan kawasan sekitarnya. Ketika matahari condong ke barat, Patiwiri bersama pengantarnya bergerak lagi ke Buntu Kadinginan. Mereka mulai berjumpa dengan bala DI-TII berpet hijau dan memakai seragam berwarna khaki tanpa sepatu sekitar pukul 16.00. Lalu petang rebah, mereka pun tiba di Gunung Peta.

Di sana ia berjumpa dengan ibu-bapaknya. Bahkan meminta ayahnya untuk menunjukkan siapa penyebab kematian tak wajar istrinya. Dari ayahnya itu Patiwiri dituntun bahwa si pelaku bisa ia temui di Makulau. Sebagai bekal, oleh ayahnya, ia dibelaki keris yang bersarung urat kayu kemuning. Hulunya beralas perak, keluk tiga, berwarna putih berurat-urat. Keris Luwu tempahan Ussu’. Warisan dari kakeknya dalam Perang Bone 1905. “Jeruk nipis sekalipun tak sanggup menghilangkan keanyirannya” (hal.156).

Patiwiri berangkat mencari Andi Rajab. Dari mantan rekannya di masa revolusi kemerdekaan dulu, Inting, ia tahu bahwa orang yang dikejarnya tidak lain komandan pasukan Momok Hitam. Pasukan ini begitu dikenal di masa itu karena kekuatan dan keberanian menghadapi pasukan TNI. Bahkan, dalam perjalanan mencari penyebab kematian istrinya, ia mencuri dengar, sejumlah orang DI-TII menyebut kalau si komandan kebal adanya.

Andi Rajab disebut dalam roman itu seorang yang pernah diadili di hutan sebagai pengkhianat perjuangan kemerdekaan karena membelot ke NICA. Tapi nasibnya mujur. Kahar Muzakkar menengahi pihak penuduh dan Andi Rajab. Entah kesepakatan apa yang dicapai ketika itu. Tapi yang jelas, tak lama setelah jalan damai dicapai, Andi Rajab diberi tanggungjawab untuk menjadi komandan yang ternyata memberi hasil gemilang pada perjuangan. Terakhir kemudian ia menjadi komandan Momok Hitam.

Tapi reputasi itu tak menyurutkan niat Patiwiri. Ditemani sebilah keris pemberian ayahnya, ia terus memburu Guntur, nama alias Andi Rajab. Kesempatan yang dinanti pun tiba. Didapatinya Andi Rajab berangkat mandi ke sungai. Tanpa memberi ampun, ia hunus dan menghunjamkan ke perut lelaki berperawakan kecil itu hingga tewas. Patiwiri sendiri akhirnya ditangkap dan dihukum mati dengan tembakan 12 peluru (hal.252).

***

NARASI kehidupan orang biasa yang terjepit antara TNI-DI/TII mulai diceritakan pada bagian kehidupan Hamida, adik Patiwiri, seorang guru di Sekolah Rakyat II Kampung Pisang; sekolah yang hanya memiliki empat guru untuk enam kelas. Itu semua disebabkan “Guru-guru banyak yang dicurigai oleh tentara. Tentu mereka suka lari masuk ke hutan daripada meringkuk dalam tahanan dengan masa yang tiada terbatas” (hal.13). Orang-orang yang masih ada di kota menjadi serba-salah. Kalau ada serangan tentara DI/TII terhadap TNI, dalam pikiran tentara itu kita ini semua memihak pada orang hutan, apa lagi setiap hari ada saja orang yang meninggalkan kota dan lari ke gunung. Tentara yang bersahabat dengan kita pun memberengut bila berjumpa di jalan (hal.12).

Hamida sendiri sempat menghadapi interogasi tentara karena sebuah surat yang ditulis orangtuanya yang lari ke hutan. Surat beraksara Bugis itu dicurigai oleh tentara memuat kata sandi bagi pihak gerombolan. Meski Hamida menyangkal, “Ini surat dari orangtua saya minta sabun dan obat gigi” (hal.14). Bahkan di bagian lain cerita itu kemudian ia menyebut bahwa orangtuanya memang bukan anggota gerombolan DI/TII.

Keberadaan orangtua Hamida ketika ke Murante, awalnya, hanya untuk keperluan sebuah pesta. Tapi mereka lalu terjebak. Saat masih di gunung, datanglah perintah garis pemisah TNI/DI-TII. Di belakang garis pemisah itu pemimpin-pemimpin DI-TII ingin melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Rumah-rumah rakyat yang tinggal dua atau tiga kilometer dari pos-pos TNI semuanya dibakar, penduduk ada yang lari ke hutan, ada pula yang lari ke kota (hal. 56). “Mereka berada di hutan hanya karena tertahan semata-mata ketika ada garis pemisah. Tentara-tentara begitu kejam!” (hal.213).

Seorang bekas lurah di sana menjadi contoh betapa terjepitnya warga di antara seteru antara ‘tentara negara’ dan ‘gerombolan’. Bekas Lurah Mawa disebutkan tidak mau masuk dalam daerah de-fakto, dan harus menyingkir ke dekat pos-pos TNI, telah meninggalkan sawah dan ladangnya di belakang apa yang dikatakan garis pertahanan DI-TII dengan TNI, hanya ia tidak menolak untuk memberi pertolongan kepada orang-orang hutan yang bertugas di kota, karena ia tak mau dicap pengkhianat dari dalam hutan, di mana seorang anaknya dari beberapa kemanakannya menduduki jabatan penting. Sebaliknya ia merasa tidak terpaksa ikut ke hutan karena seorang puterinya bersuamikan TNI dan bertugas di Parepare yang sewaktu-waktu bila keadaan terpaksa menyingkir ke sana (hal.108-109). Semua itu dilakukan karena barangkali rakyat di hutan lebih nyenyak tidurnya (hal.110).

Dalam roman itu pula dijelaskan bagaimana ketatnya pelaksanaan hukum Islam. Pada beberapa bagian buku itu disebutkan bahwa orang-orang yang berada di hutan keheranan melihat Patiwiri berjabat tangan dengan seorang perempuan Katolik yang ditahan, sebuah hal yang sudah bukan kebiasaan di daerah kekuasaan DI-TII sejak beberapa tahun lamanya lantaran bukan muhrimnya (hal.161). Mungkin benar cerita orang dulu bahwa “barang-barang yang digeletakkan begitu saja tak ada yang berani mengambil karena para pencuri gentar diancam hukuman pancung tangan”.

Tak kalah mengasyikkan dari pengalaman membaca roman lawas ini adalah menikmati bahasa di masa penulisannya. Begitu banyak kata, kalimat, dan cara pengucapan yang terasa ‘ganjil’ saat menyimaknya sampai memaksa untuk membuka kamus atau tesaurus Bahasa Indonesia. Kata-ungkapan lama itu, antara lain penenggang-nenggang hati (hal.58); ampulur (hal.118); kepala kukur, menyudu, saru, biduk, dan upih (hal.121); dekus (122) serasah (hal.122-171); lukah yang berinjap, gigi depannya ganggang dan kepetahan (hal.123); dipulas-pulas (126); gelinggang (hal.128); jereng (hal.129); leperansir (hal.130); dan runtih (hal.141).

Terdapat pula beberapa istilah lokal yang dimasukkan ke dalam roman itu seperti mabusung (hal.64); balla-balla (121); barung-barung (hal.128); Tapi kita perlu panik menghadapi istilah lawas itu, karena pembaca tetap dibantu dengan pelampiran daftar Peristilahan yang diletakkan di halaman xvi, sebagai penuntun sebelum membuka lembar yang memaparkan cerita sederhana ini.

Sumber: Anwar Jimpe Rachman (Panyingkul, Citizen reporter Minggu, 23 Desember 2007)

Sabtu, 18 Agustus 2007

Profil Anggota DPRD Palopo

Judul: Demi Rakyat Palopo
(Profil Anggota DPRD Kota Palopo Periode 2004-2009)Penulis: Armin Mustamin Toputiri
Penerbit: toACCAe Publishing
Halaman: 94 Full Colour
Terbit: Desember 2006
ISBN: 979-98972-9-7

Sinopsis:

Buku “Demi Rakyat Palopo”, Profil Anggota DPRD Kota Palopo Periode 2004-2009, terbit dengan dalam bentuk yang sangat ekslusif (full colour) selain berisikan profil singkat Para Anggota DPRD Kota Palopo juga mengurai secara singkat Profil Kota Palopo yang dalam lima tahun terakhir di nakhodai Drs. H.P.A. Tanriadjeng, M.Si. dam Drs. H. Saruman.

Sesuai cita-cita ideal diterbitkannya buku ini untuk memperkenalkan secara terbuka tentang latar belakang pribadi, gagasan, harapan dan komitmen para wakil rakyat Kota Palopo kepada para mitra kerja dan konstituennya, sehingga dengan sendirinya buku ini akan memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pendukung dalam menciptakan pola komunikasi timbal balik secara sinergis antara legislatif dan eksekutif, dan antara wakil rakyat dengan rakyat yang diwakilinya, sehingga secara bersama-sama mengambil peran dalam menunjang kemajuan pembangunan Kota Palopo ke arah yang lebih baik.

Tentu saja metode pendekatan semacam ini, semakin penting artinya di era keterbukaan sekarang ini, karena dalam perkembangan Kota Palopo yang semakin sarat dengan ploblematika kemasyarakatan yang multikompleks, tentu saja tidak akan mungkin dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri, tetapi secara bersama-sama seluruh komponen untuk mengambil peran strategis sesuai kedudukan dan potensinya masing-masing dalam rangka mempercepat gerak roda pembangunan Kota Palopo dalam mencapai ambisinya sesuai visinya untuk menjadi Kota Pelayanan Jasa Terbaik di Kawasan Indonesia Timur, dengan julukan "Kota IDAMAN” (Indah, Damai, Aman dan Nyaman).

Itulah sebabnya sehingga buku ini memiliki nilai tensendiri, tidak saja kepada para anggota dan kelembagaan DPRD Kota Palopo, tetapi juga kepada Pemerintah Kota Palopo dalam memuati kebijakan pembangunannya sesuai dengan 7 (tujuh) dimensi strategi pendekatan yang telah dicananghkan. Dan secara meluas, tentu saja buku ini akan memberi manfaat pula bagi masyarakat Kota palopo pada umumnya, untuk menunjang pengembangan wawasan untuk berperan aktif dalam dalam menunjang pembangunan daerahnya..

Buku Perempuan untuk Perempuan

Judul: Perempuan untuk Perempuan
(Sketsa Pemikiran Perempuan untuk Pemberdayaan Potensi Perempuan di Sulawesi Selatan)
Penulis: Farida Nurland, Sumarwati Kramadibrata, Dwi Tina MK, dkk.
Prolog: Hj. Apiaty Kamaluddin
Epilog: Zohra Andi Baso, dkk
Penyunting: Nurfitri Balsaong & Hasmawati Hamid
Penerbit: toACCAe Publishing
Terbit: April 2006
Tebal: 176 + xxxii
ISBN: 979-98972-4-6

Sinopsis:

Membaca torehan lintasan sejarah Sulawesi Selatan --- baik sebelum maupun sesudah Indonesia merdeka --- mengungakpkan bahwa tidak sedikit diantaranya dibijaksanai oleh kepemimpinan perempuan sesuai zamannya, yang terbukti sering unggul dalam menciptakan ruang berkehidupan yang berkeadilan, harmonis dan sejahtera bagi masyarakatnya. Sebagaimana terungkapkan bahwa sekian kerajaan di Sulawesi Selatan, singgasananya pernah diduduki oleh seorang raja berjenis kelamin perempuan. Sebutlah misalnya telah dibuktikan We Tenri Rawe (PajungE dan Datu Luwu ke-14), Sitti Aisyah We Tenri Olle (Ratu Kerajaan Tanete Barru ke-10), Andi Ninnong (Ranreng Tua Kerajaan Wajo tahun 1920), Andi Depu (Ratu kerajaan Balanipa Mandar), dan lainnya.

Kebijaksanaan seperti itu, tidak lebih karena secara substansial perempuan pada dasarnya memiliki potensi dan kompetensi yang sesungguhnya berdaya saing tinggi, kemudian menjadi terabaikan dalam beberapa dekade terakhir. Selain karena faktor sosio kultural Sulawesi Selatan pada khususnya, yang sedikit banyaknya menutup ruang kondusif bagi teraktualisasikannya potensi dan kompetensi perempuan secara maksimal. Tetapi pada sisi lain, perempuan secara tidak sadar, ikut pula terseret untuk terjebak dengan dogma-dogma kultrural seperti itu, sehingga cenderung mengabaikan kompetensinya.

Pada saatnya perjuangan kaum feminis kemudian bergerak untuk menyibak tabir kelam itu. Belakangan kemudian disadari bahwa salah satu bagian terpenting yang dipandang mendesak untuk mendapatkan prioritas dari sekian dimensi pembangunan, adalah potensi perempuan. Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, kemudian ikut memberi respon positif, sebagaimana termaktub dalam sejumlah rumusan arah dan kebijakan pembangunan Sulawesi Selatan, bahwa persoalan perempuan menjadi urgen untuk diberdayakan.

Kebijaksanaan pembangunan yang berorientasi seperti itu, secara substansial masih dipandang belum cukup menyentuh persoalan yang sesungguhnya, baru sebatas pada program pemberdayaan yang dapat diterjemahkan menempatkan perempuan pada tataran objek, belum pada taratan kebijakan untuk upaya penciptaan ruang kondusif, untuk menempatkan perempuan sebagai subjek, sehingga dapat lebih leluasa memainkan peran dan posisinya dalam mengatualkan potensi dan kompetensi yang dimilikinya secara kompetitif.

Persoalan lain yang kemudian jadi bias, karena soal program pemberdayaan perempuan dalam dimensi pembangunan daerah, sering-sering digagas --- atau malah justru dilaksanakan --- oleh kaum laki-laki, sehingga sering-sering menjadi bias gender. Padahal (kalau seandainya mau jujur), yang lebih paham soal bagaimana program, metode pendekatan dan pelaksanaannya, adalah kaum perempuan itu sendiri. Untuknya dalam prioritas program pembangunan daerah ke depan, sudah semestinya dibuka ruang pelibatan komponen perempuan didalamnya, karena perempuan memiliki urgensi spesifik dalam eksistensinya sebagai manusia, sehingga dapat tercipta tatanan equal yang seringkali dipandang hanya sebelah mata --- kalau tidak ingin dikatakan dinafikan --- dalam proses pembangunan yang tidak bias gender.

Bagaimana merumuskan peran perempuan dalam berbagai dimensi pembangunan Sulawesi Selatan ke depan, serta kerangka kerja yang lebih tepat, berdaya guna dan berhasil guna, sudah semestinya dirumuskan oleh kaum perempuan itu sendiri. Untuk itulah sehingga buku berbentuk bunga rampai pemikiran para tokoh, akademisi, pemikir dan penggiat soal perempuan di Sulawesi Selatan ini, patutu dijadikan bahan kajian bagi perempuan dalam memberdayakan dan memanfaatkan potensi dirinya bagi masyarakat, bangsa dan negara, khususnya dalam kelangsungan pembangunan Sulawesi Selatan.

Buku Prahara Trisakti & Semanggi

Judul: Prahara Trisakti & Semanggi
(Analisis Sosio-Yuridis Pelanggaran HAM Berat di Indonesia)
Penulis: Fadli A. Natsif
Kata Pengantar: DR. Aswanto, S.H,M.Si,DFM.
Editor: Armin Mustamin Toputiri
Penerbit: toACCAe Publishing
Terbit: Mei 2006
Tebal: 154 + xxviii halaman
ISBN: 979-98972-7-0

Sinopsis:

Naskah buku ini pada mulanya adalah karya ilmiah berbentuk tesis untuk memenuhi prasyarat penulisnya dalam menyelesaikan studi Strata Dua (S-2) Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin pada tahun 2003, dengan judul asli ”Perlindungan HAM dalam Perspektif Hukum Nasional Indonesia (Suatu Analisis Sosio-Yuridis terhadap Kasus Trisakti dan Semanggi I/II)”, dibawah bimbingan Prof. Em. DR. Mr. H. Andi Zainal Abidin Farid dan DR. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

Judul tersebut kemudian mengalami penyesuaian pada saat proses penyuntingan, sebagaimana judulnya saat ini. Akan tetapi penguraian materi kajian buku ini tetap berada pada analisis akademis, meskipun sedikit disempurnakan dengan penggunaan gaya bahasa ilmiah populer. Tidak lain pertimbangannya, semata untuk memenuhi standar buku yang diperuntukan untuk umum, sekaligus menghindari pembaca dari kesan formal dan kaku, sehingga pembaca dapat mencerna penguraiannya secara lebih baik.

Tragedi Trisakti dan Semanggi I/II, merupakan peristiwa yang sangat sulit dihindarkan dari lembaran sejarah bangsa Indonesia, karena justru dari peristiwa inilah yang memicu pergolakan demonstrasi mahasiswa semakin meluas ke masyarakat umum untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden RI. Soeharto, sekaligus menjadi awal dimulainya era reformasi pembangunan diberbagai bidang.

Peristiwa benturan keras antara militer dengan gelombang demonstrasi mahasiswa di depan Kampus Universitas Trisakti dan di Semanggi depan Kampus Universitas Atmajaya Jakarta ini, menyembunyikan terlalu banyak fakta pelanggaran HAM di dalamnya, yang sampai saat ini masih tetap ditelusuri kebenaranya oleh Komnas HAM dan DPR-RI. Dan spektakulernya, karena karya tulis ini sejak beberapa tahun lalu, justru telah mengungkapkan sejumlah fakta dan rangkuman kronologisnya.

Sementara kategorisasi kasus pelanggaran HAM berat terhadapnya, yang sampai saat ini masih juga kontroversial, meskipun telah mendapatkan putusan hukum melalui peradilan militer. Tetapi berdasarkan pendekatan analisis sosio yuridis yang digunakan untuk membedahnya, buku yang naskah aslinya telah dipertanggungjawabkan secara akademis ini, dengan tegas menyimpulkan bahwa kasus ini termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat, sehingga sudah semestinya diproses melalui Pengadilan HAM Ad Hoc.

Demikian sehingga buku ini memiliki kelebihannya tersendiri dari sekian buku yang mengulas tentang Prahara Trisakti dan Semanggi, sehingga selain penting untuk dibaca oleh para akademisi, pengkaji dan pemerhati HAM, juga bagi para personil militer, aktivis mahasiswa dan masyarakat umum. Oleh karena buku ini tidak lagi melihat peristiwa tersebut sebagai sebuah tragedi, tetapi suatu “Prahara”, karena ia adalah kasus pelanggaran HAM Berat.

Buku Kerajaan Luwu

Judul: Kerajaan Luwu
(Catatan Gubernur Celebes 1888)
Penulis:
D.F. Van Bran Morris
Penerjemah: HAM. Mappasanda
Editor: Armin Mustamin Toputiri
Terbit: Pebruari 2007 (cetakan kedua)
Tebal: 96 + xx halaman

Sinopsis:

Mungkin jadi inilah satu-satunya buku yang secara utuh menggambarkan tentang keadaan negeri, penduduku, pemerintahan, dan sejarah Kerajaan Luwu sekitar Abad ke 18 dan 19, karena idealnya isi buku ini hanyalah berupa laporan tertulis yang diajukan oleh Gubernur Celebes D.F. van Braam Morris kepada pimpinannya di pusat pemerintahan di Nederland, sehingga sejumlah persoalan di Celebes, yaitu wilayah pemerintahan dibawah kepemimpinannya, dilaporkan secara lengkap dan utuh.

Judul asli buku ini berbahasa Belanda: "Het Lansdchap Loehoe, Getrokker uit een rapport van den Gonverneur van Celebes deen her", diterjenagkan ke dalam Bagasa Indonesia oleh HAM Mappasanda. Ditulis oleh D.F. van Braam Morris sekitar 120 tahun yang lalu, tepatnya di Makassar, 14 Juli 1888, pada saat menjabat sebagai Gubernur Celebes pada Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia.

Buku Lumbung Golkar

Judul: Lumbung Golkar (Partai Golkar di Tengah Dinamika Politik Masyarakat Sulsel)Penulis: Mansyur Ramli, Azhar Arsyad, Darmawan M. Rahman, dkk.
Prolog: Marwah Daud Ibrahim
Epilog: Taslim Arifin
Penyunting: Armin Mustamin Toputiri
Penerbit: toACCAe Publishing
Terbit: Desember 2004
Tebal: 162 + xliv halaman

Sinopsis:

Dua kali Pemilu Multi Partai era reformasi, Partai Golkar tampil menterjemahkan Paradigma Baru-nya sebagai "Golkar Baru" dan mengaktualkan identitasnya sebagai Kebangsaan dengan paham nasionalis melalui jargon "Bersatu untuk Maju". Meski jadi musuh bersama (common enemy), tetapi tetap saja membuktikan kedigjayaannya menjadi peraih suara terbanyak --- peringkat kedua pada Pemilu 1999 dan peringkat kedua Pemilu 2004 --- kembali mengukir kejayaan sebagaimana beberapa kali Pemilu di era Orde Baru.

Sesuai hitungan persentase nasional, Sulawesi Selatan menjadi penyumbang suara terbanyak, sehingga Ir. Akbar Tandjung ketika menjabat Ketua Umum DPP Partai Golkar di masa awal reformasi, menggelari Sulawesi Selatan sebagai "Lumbung Golkar".

Pada Pemilu 1999, Partai Golkar kembali menjadi single majority sebagaimana pada masa-masa era Orde Baru, dan meski tetap menjadi pemenang mutlak pada Pemilu 2004, tetapi posisinya tidak lagi menjadi single majority. Kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana cara menanggulanginya?

Buku ini coba menampilkan 16 topik senarai gagasan dalam bentuk tulisan yang kritis dari berbagai latar: Akademisi: Prof. DR. Darmawan Mas'ud Rahman, Prof. DR. H. Mansyur Ramly dan Prof. DR. Azhar Arsyad. Pengamat Sosial Politik: Katzar Bailusy, MA., DR. Qasim Mathar dan DR. Faisal Abdullah. Aktivis Ornop: Notrida Mandica, Phd., DR. Aswanto, Drs. Ambo Tang. Kader Internal Golkar: Rahman Arge, Abd. Majid Sallatu, DR. Mukhlis Sufri, dan Yagkin Padjalangi. Prolog: Marwah Daud Ibrahim. Epilog: Taslim Arifin.

Buku Pembangunan Desa

Judul: Pembangunan Desa Partisipatif, Desa Pertumbuhan dan Desa Mandiri
Penulis: Prof. DR. H. Rahardjio Adisasmita, M.Ec. DR. Mukhlis Sufri, S.E, M.,Si. dan H. Burhanuddin Baharuddin, S.E, M.Si.
Editor Naskah: Thalib Mustafa
Penyelaras: Armin Mustamin Toputiri
Penerbit: toACCAe Publishing
Terbit: Meret 2007
Tebal: 148 + xxvi
ISBN: 979-1226-06-6

Sinopsis:

Pembangunan desa mempunyai peranan penting dalam konteks pembangunan nasional, selain karena mencakup bagian terbesar dari wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, juga karena sekitar tujuh puluh persen jumlah penduduk Indonesia bermukim di daerah perdesaan. Untuk itulah sehingga pembangunan masyarakat perdesaan memerlukan upaya terus menerus, karena meskipun disadari bahwa pembangunan desa memiliki arti penting dalam memperkuat ketahanan nasional, tetapi perhatian terhadap pembangunan desa yang cukup besar dilakukan sejak dasawarsa 1960-an sampai sekarang ini, jika diukur berdasarkan indikator ekonomi dan sosial, pada umumnya sebahagian besar desa yang ada tingkat kesejahteraannya masih relatif rendah, sebagaimana dapat disaksikan di daerah perdesaan sampai sekarang ini, dimana masih terjadinya berbagai ketimpangan pembangunan antar perdesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Paling berperan untuk menggerakkan roda pembangunan di daerah perdesaan, tentu saja adalah Pemerintah Desa itu sendiri, terutama dalam upaya menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya kesadaran partisipastif untuk berprakarsa dan berswadaya bagi masyarakatnya dalam setiap proses pembangunan, mulai pada saat penyusunan program, pelaksanaan, sampai pada tahap evaluasi. Dan untuk mencipta kesadaran masyarakat seperti itu, adalah melalui penguatan potensi sumber daya manusia sehingga memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam sekitarnya, yang selanjutnya akan mampu mencipta keterkaitan fungsional sektor-sektor pembangunan antar desa, antar daerah perdesaan, dan dengan daerah perkotaan, dalam rangka memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh.

Maka dari itulah, melalui buku ini coba diuraikan pembangunan Desa Partisipatif, yaitu pembangunan desa dengan melibatkan peran serta warga masyarakatnya, sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara nyata dan terarah. Partisipasi masyarakat juga dimaksudkan sebagai bagian dari kesediaan masyarakat untuk mengaktualisasikan kemampuan dan perannya dalam mengiplementasikan program-prograsm strategis sesuai dengan potensi dan keunggulan yang dimilikinya. Selain itu juga diuraikan kedudukan Desa Pertumbuhan, yaitu desa yang mengalami pertumbuhan didasarkan atas ketersediaan fasilitas pelayanan yang cukup, serta potensi untuk menggali sumber pendapatan, sehingga memiliki peluang menjadi desa yang tumbuh dan berkembang dibanding desa lainnya, yang akan berfungsi menjadi penggerak utama dalam mendorong pembangunan desa lain di sekitarnya, sampai menjangkau kawasan yang jauh lebih luas.

Pada bab-bab akhir buku ini, juga diuraikan secara mendalam tentang Desa Mandiri, yaitu desa yang selalu berpijak pada azas kekuatan dan keunggulan sendiri dengan berbasis pada kemampuan sumber daya lokal. Atas pengertian itu, sehingga kemandirian Desa Mandiri berdasar pada pertimbangan keunggulan komoditas, ketersediaan infrastruktur dan investasi yang dibangun atas kemampuan desa itu sendiri, serta keswadayaan masyarakatnya yang tidak lagi mengandalkan pada sumber-sumber pembiayaan yang bersumber dari luar desa tersebut, tetapi berdasar atas kemampuannya sendiri, sehingga dengan kemampuan dan kemajuan yang telah dicapainya, dengan sendirinya pula akan berlanjut pada penciptaan kemandirian dari warga masyarakatnya.

Berkisar pada pemahaman demikianlah yang coba dijabarkan dalam sepuluh bab buku yang tampil dengan judul: “Pembangunan Desa Partisipatif, Desa Pusat Pertumbuhan dan Desa Mandiri” ini, yang diurai dengan dukungan berbagai pendekatan-pendekatan, baik berdasarkan pendekatan teoritis yang sifatnya terbatas, maupun melalui pendekatan yang lebih aplikatif dan implementaif. Metoda penguraian demikian, selain diharapkan agar para pembaca buku ini dapat mengaplikasikan pengetahuannya secara langsung dan nyata di lapangan dalam menggerakkan roda pembangunan desa, juga karena materi buku ini pada prinsipnya memang sebahagian besar bersumberkan dari rangkuman makalah yang telah diajukan para penulis di berbagai pelatihan yang berbentuk peningkatan wawasan praktis dengan beragam mitra kerja.

Itulah sehingga selain buku ini patut dibaca oleh masyarakat umum dan para pemerhati pembangunan di daerah perdesaan, tetapi jauh lebih penting pula dibaca oleh para praktisi dan pelaku pembangunan desa untuk dijadikan sebagai kerangka acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sebagaimana idealnya, dalam rangka memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh.